SAMARINDA: Minggu, 2 Juni 2024DPP Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PUSAKA) Kalimantan mengadakan Kaukus Tokoh Intelektual PUSAKA – Kalimantan, “ Dalam rangka resolusi pemerataan distribusi jabatan strategis nasional yang berkeadilan”. Bertempat di Hotel Bumi Senyiur Samarinda dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pengurus PUSAKA Kalimantan. Beberapa tokoh masyarakat, agama, pemerintahan dan tokoh-tokoh akademisi dari Universitas Mulawarman, Universitas 17 Agustus samarinda, dan Universitas Nahdatul ulama Kalimantan timur yang langsung dihadiri oleh Rektor UNU, Drs. Farid Wajdi, M.Pd mereka semua adalah para tokoh intelektual Pusaka – Kalimantan.
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., Asean Eng, Ketua Umum PUSAKA – Kalimantan, dalam sambutannya menyampaikan suku asli Kalimantan harus dapat memberikan peran positif bagi Bangsa Indonesia dalam bentuk pemikiran atau diskusi terkait partisipasi semuanya untuk ikut serta dalam pembangunan dan penguatan bangsa Indonesia. Beliau menegaskan bahwa setiap orang atau warga negara Indonesia berkesempatan berkontribusi dalam pemerintah pusat untuk memberikan pemikiran-pemikiran positif.
Akses komunikasi yang dimiliki oleh para tokoh di kaltim atau pun tokoh-tokoh yang ada di dalap DPP Pusaka Kalimantan melalui proses identifikasi dan menyeleksi calon-calon yang potensial untuk menduduki jabatan-jabatan strategis nasional yang akan berkontribusi besar untuk bersama-sama berpartisipasi membangun bangsa. Kemudian Beliau menyampaikan Bahwa bukanlah hal yang berlebihan jika saat ini masyarakat Kaltim menyampaikan aspirasi nya melalui tokoh-tokoh mereka secara profesional, elegan dalam bingkai demokrasi.
Lebih lanjut Sekjen DPP PUSAKA -Kalimantan, Bapak Helmi Gais sebagai inisiator kegiatan ini memiliki harapan bahwa Kalimantan Timur diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pemerintah pusat, setelah selama ini masyrakat Kalimantan Timur selalu menjadi penonton. Kalimantan Timur merupakan bagian dari kesatuan NKRI sehingga sudah sepatutnya masyarakat Kal-Tim tidak boleh diam untuk berjuang menjadi bagian dari pemerintah pusat. Saat Ibu Kota Nusantara ada di Kalimantan Timur maka selayaknya Putra –Putra terbaik Kaltim mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi didalam pemerintahan Pusat dan tidak seperti pulhan tahun ini para putra terbaik di Kaltim tidak pernah diberikan kesempatan menduduki jabatan strategis di pemerintahan Pusat.
Beliau Juga menekanan kan bahwa saat ini IKN sudah berada di Bumi Kaltim dan Kaltim merupakan penyumbang devisa negara yang sangat besar, Keadilan bukan itu dipahami melalui diksi-diksi yang dituangkan didalam sistim perundang undangan, tapi dilaksanakan agar dapat dirasakakan langsung oleh masyarakat luas dari berbagai aspek kehidupan mereka.
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2008 – 2013 yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Nahdatul Ulama Kalimantan Timur (UNU Kal-Tim), Drs. Farid Wajdi, M.Pd. turut hadir dalam pertemuan tersebut dan beliau adalah salah satu Tokoh PUSAKA. Beliau pada prinsifnya sangat mendukung dan mengusulkan persyaratan tokoh yang diajukan dalam resolusi tersebut, mungkin dari anak muda ataupun tokoh senior yang masih memiliki kemampuan dengan sejumlah kriteria yang dapat memenuhi fokus pemerintah pusat dalam memajukan Indonesia.
Ketua dewan Pembina DPP Pusaka-Kalimantan Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si ( Mantan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim ) saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat DBON Kaltim, dalam sambutannya juga memberikan dukungan penuh terhadap hasil kesepakatan Kaukus Tokoh Intelektual PUSAKA – Kalimantan, “ Dalam rangka resolusi pemerataan distribusi jabatan strategis nasional yang berkeadilan”. Beliau juga menyampaikan pentingnya sebuah implementasi keadilan pemerintah pusat dalam memberikan kesempatan pada para tokoh-tokoh terbaik di Kalimantan Timur, untuk diberikan kesempatan mendapat jabatan strategis di panggung nasional.
Didalam acara tersebut para tokoh akademisi yang hadir juga menyampaikan beberapa indikator kesenjangan-kesenjangan yang dirasakan oleh msayarakat kaltim, baik permasalahan jabatan strategis nasional, pendidikan, sosial budaya , lingkungan dan lain-lain. (*/HG/PP/)
